SEJARAH KEPANDUAN INDONESIA
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden
Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara
termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda
gagasan itu dibawa ke Indonesia
dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV
(Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia
Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang
bertujuan membentuk manusia Indonesia
yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam
organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP
(Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP
(Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvindery
maka K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya
kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi
kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra)
bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931
terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia)
yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada
tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh
Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah tokoh proklamasi
kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di
Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi
kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu
Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri
Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia)
Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan
nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Karena masih adanya
rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan
kepanduan Indonesia
akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti
yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo
menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan
menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada
tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena
Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai
satu-satunya badan di wilayah Indonesia
yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi
lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang
keberadaannya.
·
Perkembangan
Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran
Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan
kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak
membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan
pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka
akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat, dari
tingkat Nasional sampai tingkat Gugusdepan.
Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah
petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka
mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama
di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan
Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan Masyarakat.
Maka
tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi
bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka
Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang
muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka
Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di
dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan
pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan
pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.